Profesi Konsultan HKI, Pendamping Pemilik Hak Cipta

Semakin maju dan kreatif masyarakat, perlindungan hak kekayaan intelektual semakin dibutuhkan. Perlindungan yang diberikan Pemerintah sangat menentukan maju tidaknya hak kekayaan intelektual (intellectual property rights). Kepastian atas perlindungan itu pula yang membuat investor tertarik. Sebab, banyak produk inovatif yang dibawa investor menghadapi tantangan penjiplakan, peniruan, atau pendaftaran lebih dahuku dengan iktikad buruk. Minimal pendomplengan merek terkenal.

Kreatif dan inovatif saja tidak cukup. Perlindungan atas hasil kreasi dan inovasi itu mutlak perlu. Kerahasiaan dagang baru terasa bermakna dan punya nilai tambah kalau rahasia itu benar-benar dilindungi secara hukum. Orang lain yang hendak menggunakan karya cipta kita, misalnya, wajib membayar royalti. Dalam konteks inilah, kita membutuhkan pendampingan oleh seorang Konsultan hak kekayaan intelektual (HKI).

Profesi konsultan HKI relatif lebih mudah dibanding notaris atau hakim peradilan umum. Konsultan HKI tak harus berlatar belakang sarjana hukum. Seorang insinyur pun bisa menjadi Konsultan HKI. Konsultan HKI adalah orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan HKI dan terdaftar sebagai konsultan.

Para konsultan tersebut kini berhimpun dalam wadah Asosiasi Konsultan HKI Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2005, yang menjadi payung hukum para konsultan, sebenarnya tak memerintahkan pembentukan wadah tunggal atau organisasi resmi tempat berkumpul para konsultan. Tetapi, dalam bukunya Membangun Profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual: Langkah Menuju Profesionalisme dan kemandirian Profesi (2006), Ari Juliano Gema mengatakan bersatunya para konsultan dalam suatu organisasi profesi membuat posisi tawar organisasi dana profesi menjadi kuat. Tentu saja, kekuatan posisi itu sangat ditentukan sumber daya konsultan HKI. 

sumber:http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c9082f36e713/konsultan-hki-mitra-masyarakat-dan-pemerintah-sekaligus